Dana kampanye

Dana kampanye adalah aktivitas yang mengacu pada penggalangan dana dan pengeluaran kampanye politik pada persaingan dalam pemilu. Seperti diketahui bahwa kampanye akan mempunyai pengeluaran yang besar, mulai dari biaya kendaraan untuk kandidat dan lainnya, sampai pembelian waktu tayang untuk iklan di TV, radio, dan media-media lain, oleh karena itu, kandidat sering mencurahkan banyak waktu dan upaya dalam mengumpulkan dana untuk dapat menutupi pembiayaan kampanyenya.

Meskipun dalam literatur ilmu politik dijelaskan bahwa kebanyakan kontributor memberikan dukungan dana kepada para kandidat yang telah melakukan persetujuan, tetap saja terdapat persepsi publik yang beranggapan bahwa pendanaan tersebut dianggap sebagai suatu perjanjian imbalan yang tidak sah (seperti pembuatan peraturan perundang-undangan khusus yang menguntungkan pihak tertentu), sehingga publik menyamakan sumber pendanaan kampanye partai politik tersebut sama dengan korupsi politik dan penyuapan.

Penerimaan

Dana dari Pemerintah setiap Tahun

Tabel: Jumlah Bantuan Partai Politik Yang Lolos Parliamentary Threshold

No Partai	Nama Partai	Kursi	Perolehan Suara	Jumlah Bantuan
1	Partai Hati Nurani Rakyat	18	3.922.870	400.132.740
5	Partai Gerakan Indonesia Raya	26	4.646.406	473.933.412
8	Partai Keadilan Sejahtera	57	8.206.955	837.109.410
9	Partai Amanat Nasional	43	6.254.580	637.967.160
13	Partai Kebangkitan Bangsa	27	5.146.122	524.904.444
23	Partai Golongan Karya	107	15.037.757	1.533.851.214
24	Partai Persatuan Pembangunan	37	5.533.214	564.387.828
28	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	95	14.600.091	1.489.209.282
31	Partai Demokrat	150	21.703.137	2.213.719.974
J u m l a h:	560	85.051.132	Rp. 8.675.215.464,-

Jadi, BANTUAN yang diberikan oleh NEGARA kepada Partai Politik SETIAP TAHUNnya adalah Rp.8.675.215.464,-

Dana publik

Pengalaman di seluruh dunia menunjukkan adanya kesulitan yang besar dalam membuat sistem yang efektif untuk melakukan pendanaan terhadap partai-partai sehingga tidak akan terjadi penyalahgunaan dana. Banyak negara telah mengalami malapraktik dalam pengadaan dana kampanye yang disediakan pihak tertentu akibat terdapatnya perjanjian imbalan bagi pemberian dana kampanye, serta sejumlah besar saluran lainnya yang melibatkan BUMN. Privatisasi umumnya disediakan berdasarkan janji dan hak-hak kontrol di semua tingkat pemerintahan. Namun, pengalaman dunia internasional menunujukkan bahwa penyumbangan dana kampanye partai politik dapat berjalan dengan efektif apabila dirancang dengan baik, didukung oleh sanksi yang efektif, dan disertai oleh difusi paralel yang sesuai etika dan norma. Regulasi-regulasi dana kampanye partai politik antara lain:

• Semua sumbangan dan sumber pendapatan diperoleh dari pihak publik. Donor dan jumlah sumbangan kepada partai politik diidentifikasikan ke dalam catatan publik serta mengungkapkan hubungan pelobi dengan kandidat termasuk sumber, jenis, dan jumlah dukungan, baik sebelum dan sesudah pemilihan umum. Pengeluaran dan tujuan mereka harus sama-sama dipublikasikan dan tersedia untuk di-audit.
• Melarang penggunaan sumber daya negara untuk tujuan politik publik, serta melakukan pengawasan oleh pemerintah agar tidak terjadi penggunaan dana negara, layanan pos, mobil, komputer, atau aset lainnya untuk tujuan politik atau kampanye pemilihan.
• Membuat batasan pengeluaran pada partai politik, sehingga partai tidak akan mengalami pengeluaran yang melebihi pasokan dananya, bila tidak, partai akan mengarah kepada pencarian pendanaan yang mungkin melanggar batas yang sah. Mekanisme ini telah digunakan dalam sejumlah besar negara-negara Eropa Barat, yaitu dengan menerapkan:
  • Adanya pengaturan alokasi waktu tayang/tampil di TV dan radio untuk kualifikasi partai politik, serta tidak memperbolehkan adanya wantu tambahan, dan
  • Pemberian batasan hukum yang mengatur perencanaan pengeluaran dengan pengeluaran aktual sebagai subjek audit serta terdapatnya sanksi efektif dalam kasus pelanggaran batasan pengeluaran.

Dengan mempertimbangkan bahwa pendanaan diperoleh publik, maka pada beberapa negara telah menetapkan politik sebagai bagian dari dana publik. Oleh karena itu partai-partai politik harus memainkan perannya dengan mengacu kepada kepentingan publik dengan mengurangi ruang lingkup kepentingan pribadi seperti pembelian pengaruh yang berlebihan.

Pelayanan publik dalam politik harus netral dan tidak diperbolehkan (atau tidak perlu) untuk memberikan kontribusi kepada partai politik agar mendapatkan imbalan jabatan. Hal ini dapat memberikan kontribusi bagi berlakunya meritokratis administrasi dalam pelayanan publik dan akan melawan pihak bias atau kemauan politisi yang memasukan kepentingannya pada pengambilan keputusan dalam kepentingan umum.

Regulasi

di Prancis

Pemberlakuan pembatasan jenis pemberian dana yang dilakukan di Prancis sejak 1995 dengan melarang sumbangan dari sektor publik dan perusahaan swasta atau sumbangan asing dan tahun 2007. Komisi Nasional untuk Kampanye Politik (Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques) antara lain mengatur;

• Pengeluaran maksimum ditetapkan sebesar 16,166 juta euro untuk putaran pertama dan 21,594 juta euro untuk putaran kedua.
• Pengeluaran bagi iklan kampanye politik di televisi dilarang.
• Negara memberikan hibah yang beragam terhadap calon yang menang lebih dari 5% suara di putaran pertama dengan jumlah maksimum 808.300 euro.

di Hongkong

Dalam pemilu tahun 2008 kandidat untuk Dewan Legislatif Hong Kong berhak mendapatkan hibah hingga HK$11 per suara.

di Jerman dan Amerika Serikat

Pendanaan kampanye Jerman dan Amerika Serikat dapat didanai gabungan antara dana swasta dan publik.

Konvensi

Konsep pendanaan politik dapat memengaruhi berbagai bagian dari sebuah lembaga masyarakat yang dapat mendukung keberhasilan pemerintah dan masyarakat. Dengan penanganan pendanaan politik yang benar akan berdampak pada kemampuan suatu negara untuk secara efektif mempertahankan adanya pemilihan yang bebas dan adil, pemerintahan yang bersih dan efektif, pemerintahan yang demokratis, dan adanya regulasi pemerintah mengenai pemberantasan korupsi.

Konvensi PBB Melawan Korupsi (United Nations convention against Corruption) mengakui pula hal ini dengan mendorong agar para anggotanya meningkatkan transparansi dalam hal pembiayaan dan dana publik. Berkat pendanaan partai politik di seluruh negara-negara dunia, dapatlah diidentifikasikan masalah-masalah penyalahgunaan pendanaan politik. Berdasarkan studi penyesuaian dan pemahaman tentang masyarakat sipil internasional, ditetapkanlah peraturan integral bagi pendanaan politik dengan beberapa pemahaman umum sebagai berikut:

1. Pendanaan yang diperlukan untuk politik yang demokratis dan partai politik harus memiliki akses ke dana agar setiap partai politik dapat memainkan peran dalam proses politik dengan adanya peraturan tidak boleh menjadikan pengekangan adanya persaingan yang sehat.
2. Pendanaan tidak boleh menjadi permasalahan dalam bagian dari sistem politik dengan adanya peraturan yang dapat mengaturnya.
3. Konteks dan budaya politik harus diperhitungkan ketika merencanakan strategi dalam melakukan pengendalian pendanaan dalam politik.
4. Peraturan dan pengungkapan yang efektif akan dapat membantu untuk mengontrol efek samping dari peran pendanaan dalam politik bila dipahami dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
5. Pengawasan yang efektif tergantung pada kegiatan-kegiatan dalam interaksi oleh pemangku kepentingan (seperti regulator, masyarakat sipil, dan media) dan didasarkan pada transparansi.

Lihat pula

• Asal usul dana kampanye

Pranala luar

• Ansolabehere, Stephen (2003). "Why Is There So Little Money in U.S. politics?" (PDF). Journal of Economic Perspectives. Massachusetts Institute of Technology. 17 (1): 105–130. doi:10.1257/089533003321164976. Diakses tanggal 2007-03-12. 
• Ohman, Magnus; Zainulbhai, Hani (2009). Political Finance Regulation: The Global Experience (PDF). International Foundation for Electoral Systems. ISBN 1-931459-42-8. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 2011-06-16. Diakses tanggal 2009-12-10. 
• Will, George (2005-12-11). "'Don't Ask, Don't Tell' Hypocrisy". The Washington Post. Diakses tanggal 2007-03-12. 

Pustaka

• Ackerman, Bruce and Ian Ayres (February 10, 2004). Voting with Dollars. Yale University Press. ISBN 0-300-10149-X. 
• Alexander, Herbert E. "Campaign Financing in International Perspective" in Michael J. Malbin, ed. (1980). Parties Interest Groups and Campaign Finance Laws. American Enterprise Institute. ISBN 0-8447-2167-0. Pemeliharaan CS1: Teks tambahan: authors list (link)
• Birnbaum, Jeffrey (June 6, 2000). The Money Men : The Real Story of Fund-raising's Influence on Political Power in America. Crown. ISBN 0-8129-3119-X. 
• Clawson, Dan ; Alan Neustadtl; Mark Weller (1998). Dollars and Votes: How Business Campaign Contributions Subvert Democracy. Temple University Press. ISBN 1-56639-626-3.  Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
• Coate, Steven (2004). Pareto Improving Campaign Finance Policy. American Economic Review. 
• Gill, David & Lipsmeyer, Christine (2005). Soft Money and Hard Choices: Why Political Parties Might Legislate Against Soft Money Donations. Public Choice.  Pemeliharaan CS1: Banyak nama: authors list (link)
• Goodliffe, Jay "BYU Syllabus for Money in Politics". Reading List. Diakses tanggal Fall 2003.  Daftar artikel tentang politik uang
• Green, Mark (2004). Selling Out: How Big Corporate Money Buys Elections, Rams Through Legislation, and Betrays Our Democracy. Regan Books. ISBN 0-06-073582-1.  New York mayoral candidate who lost to Bloomberg.
• Malbin, Michael J. (2006). The Election After Reform: Money, Politics, and the Bipartisan Campaign Reform Act. Rowman & Littlefield Publishers, Inc. ISBN 0-7425-3870-2. 
• John Samples (2006). The Fallacy of Campaign Finance Reform. University of Chicago Press. ISBN 978-0226734507. 
• Sandler, Joseph "The Campaign Finance Minefield." An analysis of the impact of the Bipartisan Campaign Reform Act on state and local party committees. Campaigns & Elections Magazine, May 2004
• Smilov, Daniel and Jurij Toplak (2007). Political Finance and Corruption in Eastern Europe. Ashgate Press. ISBN 978-0-7546-7046-9. 
• Smith, Bradley A. (March 1, 2001). Unfree Speech : The Folly of Campaign Finance Reform. Princeton University Press. ISBN 0-691-07045-8. 
• Talbot, Stephen (Producer). The Best Campaign Money Can Buy [TV-Series]. United States: Frontline (PBS Video); Center for Investigative Reporting.
• Ward, Gene. Transparency in Money in Politics: A Comparison of the United States and Canada.  PDF