Kabupaten Kepulauan Talaud
Kabupaten Kepulauan Talaud adalah salah satu kabupaten di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia, dengan ibu kota Melonguane. Kabupaten ini berasal dari pemekaran wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Dan Talaud SATAL pada tahun 2002. Kepulauan Talaud terletak di bagian utara pulau Sulawesi, dan merupakan wilayah paling utara di Indonesia Timur yang berbatasan langsung dengan provinsi Davao Barat dan Timur, Mindanao, Filipina Selatan, negara Filipina. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Talaud sebanyak 100.645 jiwa pada pertengahan tahun 2024.[1][6]
Kepulauan Talaud | |
---|---|
Motto: Bahasa Talaud: Sansiote Sampate Pate (Kebersamaan dalam satu Kesatuan) | |
Koordinat: 4°18′42″N 126°46′51″E / 4.31178°N 126.78085°E | |
Negara | Indonesia |
Provinsi | Sulawesi Utara |
Tanggal berdiri | 02 Juli 2002 |
Dasar hukum | UU Nomor 8 Tahun 2002 |
Ibu kota | Melonguane |
Jumlah satuan pemerintahan | Daftar
|
Pemerintahan | |
• Bupati | Fransiscus Engelbert Manumpil (Pj.) |
• Wakil Bupati | lowong |
• Sekretaris Daerah | Yohanis Baptista Kristo Kamagi |
Luas | |
• Total | 1.251,02 km2 (483,02 sq mi) |
Populasi | |
• Total | 100.645 |
• Kepadatan | 80/km2 (210/sq mi) |
Demografi | |
• Agama | |
• IPM | 72,83 (2024) tinggi [2] |
Zona waktu | UTC+08:00 (WITA) |
Kode BPS | |
Kode area telepon | +62 (433) |
Pelat kendaraan | DL xxxx B* |
Kode Kemendagri | 71.04 |
APBD | Rp 832.060.000.000,- (2024)[3] |
PAD | Rp 43.700.000.000,- (2024)[3] |
DAU | Rp 503.279.628.000,- (2024)[4] |
DAK | Rp 149.069.717.000,- (2024)[5] |
Situs web | www |
Geografi
suntingKabupaten Kepulauan Talaud merupakan daerah bahari dengan luas lautnya sekitar 37.800 km² (95,24%) dan luas wilayah daratan 1.251,02 km². Terdapat Dua pulau Besar di Kabupaten Kepulauan Talaud, yaitu pulau Karakelang, dan Pulau Salibabu, ditambah dengan pulau-pulau lainnya yang masuk dalam kriteria daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan) baik yang dihuni maupun yang tidak berpenghuni, diantaranya adalah; Pulau Kabaruan, pulau Miangas, Pulau Kakorotan, Pulau Marampit Pulau Karatung, Pulau Mangupun, Pulau Malo, Pulau Intata, Pulau Garat, Pulau Saraa Besar, Pulau Saraa Kecil, Pulau Nusa Topor, Pulau Nusa Dolong dan Pulau Karang Napombalu (Gunung Laut).[butuh rujukan]
Bandar Udara Melonguane dan Bandar Udara Miangas merupakan penghubung utama jalur udara dari dan menuju kabupaten ini.
Pemerintahan
suntingKepala daerah
suntingNo | Bupati | Awal menjabat | Akhir menjabat | Wakil Bupati | Ket. | |
---|---|---|---|---|---|---|
* | Dr. Fransiscus Engelbert Manumpil (Penjabat) |
23 September 2024 | Petahana | Lowong |
Dewan Perwakilan
suntingPartai Politik | Jumlah Kursi dalam Periode | |||
---|---|---|---|---|
2014-2019 | 2019-2024 | 2024-2029 | ||
Gerindra | 4 | 2 | 2 | |
PDI-P | 6 | 5 | 5 | |
Golkar | 3 | 3 | 3 | |
NasDem | 4 | 4 | 4 | |
Berkarya | (baru) 3 | |||
PKS | 1 | 0 | 0 | |
Perindo | (baru) 1 | 3 | ||
PAN | 0 | 1 | 0 | |
Hanura | 2 | 1 | 1 | |
Demokrat | 2 | 3 | 6 | |
PSI | (baru) 1 | |||
PKPI | 3 | 2 | ||
Jumlah Anggota | 25 | 25 | 25 | |
Jumlah Partai | 8 | 10 | 8 |
Kecamatan
suntingKabupaten Kepulauan Talaud terdiri dari 19 kecamatan, 11 kelurahan, dan 142 desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya mencapai 100.753 jiwa dengan luas wilayah 1.240,40 km² dan sebaran penduduk 81 jiwa/km².[7][8]
Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Kepulauan Talaud, adalah sebagai berikut:
Kode Kemendagri |
Kecamatan | Jumlah Kelurahan |
Jumlah Desa |
Status | Daftar Desa/Kelurahan |
---|---|---|---|---|---|
71.04.02 | Beo | 3 | 3 | Desa | |
Kelurahan | |||||
71.04.18 | Beo Selatan | 7 | Desa | ||
71.04.14 | Beo Utara | 2 | 6 | Desa | |
Kelurahan | |||||
71.04.09 | Damau | 8 | Desa | ||
71.04.08 | Gemeh | 15 | Desa | ||
71.04.04 | Essang | 8 | Desa | ||
71.04.19 | Essang Selatan | 9 | Desa | ||
71.04.06 | Kabaruan | 12 | Desa | ||
71.04.12 | Kalongan | 5 | Desa | ||
71.04.01 | Lirung | 3 | 4 | Desa | |
Kelurahan | |||||
71.04.07 | Melonguane | 3 | 10 | Desa | |
Kelurahan | |||||
71.04.16 | Melonguane Timur | 6 | Desa | ||
71.04.13 | Miangas | 1 | Desa | ||
71.04.17 | Moronge | 6 | Desa | ||
71.04.05 | Nanusa | 9 | Desa | ||
71.04.15 | Pulutan | 5 | Desa | ||
71.04.03 | Rainis | 11 | Desa | ||
71.04.11 | Salibabu | 6 | Desa | ||
71.04.10 | Tampan' Amma | 11 | Desa | ||
TOTAL | 11 | 142 |
Secara administratif Kabupaten Kepulauan Talaud merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara, Merupakan pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Sangihe Dan Talaud menurut UU No. 8 tahun 2002. Kabupaten Kepulauan Talaud dibagi dalam 19 kecamatan, 11 kelurahan, 142 desa. Ibu kota kabupaten Kepulauan Talaud yaitu Melonguane terletak di sisi selatan Pulau Karakelang.
Kependudukan
suntingKeadaan penduduk sampai dengan tahun 2022 berjumlah 113.251 jiwa. Laki-laki berjumlah 46.639 jiwa dan perempuan berjumlah 44.906 jiwa. Jumlah KK miskin adalah 12.680 (9,50%), dan jumlah pencari kerja Laki laki 10.832 orang, Perempuan 8990 orang total 17.822 orang (Bps Kab. Kepulauan Talaud dalam angka 2022). Dan pada akhir tahun 2022 kabupaten Kepulauan Talaud berpenduduk 113.521 jiwa, dengan kepadatan 103/jiwa/km2.[6]
Pendidikan
suntingKondisi pendidikan dilihat dari jumlah prasarana yakni:
- TK 84 Unit
- SD 114 Unit
- SMP 30 Unit
- SMU 9 Unit
- SMK 7 Unit
- SD/SMP Satu Atap 7 Unit
- Perguruan Tinggi 2 Unit, yaitu:
- Universitas Terbuka
- Community College
- Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Rajawali
- STT Trinitas arastamar
Kesehatan
suntingKabupaten Kepulauan Talaud telah memiliki fasilitas kesehatan berupa 3 unit Rumah Sakit tipe C di Melonguane, Gemeh dan Damau Serta memiliki 21 unit Puskesmas, 36 unit puskesmas pembantu (pustu), 22 unit Poskedes, 163 unit Posyandu. Jumlah Fasilitas medis Dasar utamanya Oksigen di puskesmas Puskesmas jarang tersedia serta tenaga medis yang sangat terbatas.
Rumah sakit
sunting№ | Kode | Nama Rumah Sakit | Jenis | Tipe | Alamat |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7104038 | RS Umum Daerah Talaud | RSUD | C | Jl. Raya Mala, Desa Mala, Kecamatan Melonguane, Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara 95885 |
2 | 7104027 | RS Bergerak Kabupaten Kepulauan Talaud | RSUD | D | Jl. Raya Taturan - Gemeh, Desa Gemeh, Kecamatan Gemeh, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara 95883 |
Ekonomi
suntingKinerja Pembangunan Ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018, yang dinyatakan melalui Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Kontan (PDRB) dan Domestik Regional Bruto berlaku [DRB ADHB) Kabupaten Kepulauan Talaud, meningkat dari tahun ke tahun. PDRB atas harga berlaku meningkat lebih cepat dibanding atas harga konstan. Keadaan ini mengindikasikan peningkatan harga barang dan jasa ditingkat produsen lebih cepat dibanding produksi barang dan jasa bersangkutan.[butuh rujukan]
Secara umum, Perekonomian Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2018 tumbuh positif. Sektor yang paling tinggi pertumbuhannya ialah sektor bangunan sebesar 14,56 persen, diikuti oleh sektor pertambangan dan penggalian sebesar 9,38 persen, sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 8,43 persen. Sedangkan sektor yang paling rendah pertumbuhannya adalah sektor pertanian sebesar 4,05 persen. Bila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara sebesar 6,47 persen, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 6,21 persen masih berada di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Kepulauan Talaud terus bekerja keras untuk tidak semakin tertinggal dari daerah lain yang terus melaju pesat.
sebelumnya dari kontribusi sektor terbesar sampai terkecil dan asumsi sektor ini akan dibagi dalam 3 kelompok: – Kelompok sektor primer, terdiri dari sektor pertanian serta sektor perdagangan dan penggalian. – Kelompok sektor sekunder, terdiri dari 3 sektor, masing-masing sektor industri pengolahan, kemudian sektor listrik, gas dan air bersih serta sektor bangunan. – Kelompok sektor tersier, terdiri dari empat sektor yaitu: sektor perdagangan, hotel dan restoran; sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta.[butuh rujukan]
Transportasi
suntingSarana transportasi udara yang ada di Kepulauan Talaud yakni Bandar Udara Melonguane, dan Bandar Udara Miangas. Bandara Miangas adalah bandara terluar Indonesia yang berbatasan langsung dengan Filipina.
Sarama transportasi laut diantaranya:
- Pelabuhan Laut Melonguane
- Pelabuhan Laut Lirung
- Pelabuhan Laut Beo
- Pelabuhan Laut Mangaran
- Pelabuhan Laut Karatung
- Pelabuhan Laut Kakorotan
- Pelabuhan Laut Essang
- Pelabuhan Laut Miangas
- Dermaga Penyeberangan Melonguane
- Dermaga Penyeberangan Lirung
- Dermaga Penyeberangan Mangaran
- Dermaga Penyeberangan Nanusa
- Pelabuhan Perikanan SKPT Salibabu[9]
Referensi
sunting- ^ a b c "Visualisasi Data Kependudukan - Kementerian Dalam Negeri 2024". www.dukcapil.kemendagri.go.id. Diakses tanggal 17 November 2024.
- ^ "Indeks Pembangunan Manusia (Umur Harapan Hidup Hasil Long Form SP2020), 2023-2024". www.bps.go.id. Badan Pusat Statistik. Diakses tanggal 17 November 2024.
- ^ a b "Postur APBD Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024". djpk.kemenkeu.go.id. (2024). Diakses tanggal 17 November 2024.
- ^ "Rincian Dana Transfer Umum T.A 2024 Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota" (PDF). www.djpk.kemenkeu.go.id. (2024). Diakses tanggal 17 November 2024.
- ^ "Buku Alokasi dan Rangkuman Kebijakan Transfer Ke Daerah T.A 2024 Provinsi Sulawesi Utara". djpk.kemenkeu.go.id. (2024). hlm. 27. Diakses tanggal 17 November 2024.
- ^ a b "Kabupaten Kepuluan Talaud Dalam Angka 2023" (pdf). www.talaudkab.bps.go.id. hlm. 8, 45. Diarsipkan dari versi asli tanggal 2023-08-15. Diakses tanggal 15 Agustus 2023.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli tanggal 29 Desember 2018. Diakses tanggal 3 Oktober 2019.
- ^ "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permendagri nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan". Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Diarsipkan dari versi asli (PDF) tanggal 25 Oktober 2019. Diakses tanggal 15 Januari 2020.
- ^ Resmikan Bandara Miangas, Sulawesi Utara - PresidenRI.go.id - 19 Oktober 2016.